Kadisnaker: Perusahaan Langgar UMK Diproses Hukum

SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memperketat pengawasan penerapan Upah Minimun Kabupaten/Kota, dan mengimbau perusahaan untuk taat aturan.

“UMK sudah berlaku mulai 1 Januari 2017, semua perusahaan wajib menaati UMK. Disnakertrans Riau melalui pegawai pengawas terus melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan agar UMK dapat dipatuhi pengusaha,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Rasyidin Siregar, Jumat (05/05/2017).

Mengacu pada Keputusan Gubernur Riau Nomor 1058/XI/2016 pada 21 November 2016 lalu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Riau ditetapkan dengan kenaikan rata-rata 8,25 persen, berlaku efektif 1 Januari 2017. Dari ketentuan tersebut, rata-rata UMK 2017 ini naik sekitar Rp 200 ribuan per bulan di setiap kabupaten/kota se Riau.

Pemantauan seluruh perusahaan agar mematuhi ketetapan UMK Riau dinilai Rasyidin sebagai langkah penting untuk dapat mendukung perolehan hak para tenaga kerja.

Menurutnya, pemenuhan hak normatif pekerja patut menjadi acuan bagi perusahaan sehingga dalam penerapannya, Ia akan menurunkan tim untuk mengawasi hal tersebut. Perusahaan yang tidak mematuhi bakal dipantau dan ditindak tegas.

Namun, jika dalam perjalanannya perusahaan masih saja nakal atau tidak mengindahkan aturan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan perusahaan tersebut secara komprehensif termasuk pengelolaan UMK.

“Jika ditemukan pelanggaran kita lakukan dulu pembinaan untuk segera menyesuaikan upah pekerja yang masih dibawah UMK, minimal sama dengan UMK, jika ternyata dipenuhinya segera tentu tidak dibawa lagi ke proses hukum,” tegasnya. (*)