oleh

Pj Wako: Retribusi Sampah Tidak Boleh Memberatkan

SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Penjabat Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger mengatakan, pemko merespons keluhan warga terkait besarnya retribusi sampah. Saat ini tim yang dibentuk terkait hal itu tengah melakukan kajian.

“Kajian masih berjalan. Nanti keputusannya harus yang meringankan masyarakat. Saya minta instansi terkait teknis buat kajiannya seperti apa,” kata Edwar Sanger, Senin (15/05/2017).

Sebelumnya sejumlah pengelola sampah. Semisal klinik kesehatan dan rumah sakit mengeluhkan tingginya retribusi sampah. Yakni Rp 3 juta hingga Rp 6 juta per bulan.

“Sudah seharusnya masyarakat di Pekanbaru mendapatkan pelayanan maksimal soal penanganan masalah sampah, dengan tarif yang tidak memberatkan,” imbuh Edwar.

Sementara Asisten II Pemko Pekanbaru Dedi Gusriadi mengakui tarif sebesar Rp 3 juta per bulan yang diterapkan bagi pengelola cukup tinggi. Sementara yang disanggupi hanya Rp 300 ribu.

“Ini yang kami kaji dulu. Kami minta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk berdiskusi dengan Bagian Hukum untuk proses revisi retribusi sampah. Revisi tak perlu kajian akademi lagi, cukup penjelasan,” kata Dedi.

Dedi juga mengatakan bahwa pelaksanaan retribusi sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut dia selama pengkajian berlangsung perlu ada perbaikan mengenai aturan dan implementasi retribusi sampah.

Di Pekanbaru aturan satu pintu dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru ini terhitung efektif berlaku sejak awal Agustus 2016. Sosialisasi langsung dilakukan pada masyarakat melalui Surat Edaran Nomor 275/DKP/VIII/2016.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa retribusi sampah pada Agustus tidak lagi dibenarkan untuk dipungut. Pemungutan baru akan dilakukan pada 1 sampai 10 September untuk retribusi Agustus oleh THL DKP (kini DLHK) bersama Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW).

Selanjutnya pengangkutan sampah secara swadaya oleh masyarakat tak lagi diperbolehkan dan terakhir pengangkutan sampah efektif akan dilakukan oleh DKP Kota Pekanbaru.

Dedi mengatakan seluruh kesepakatan tersebut akan dikaji ulang karena kenyataannya di lapangan sering terjadi gesekan dan pengutipan ganda, selain tarif yang diterapkan cukup tinggi. (*)