SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan meningkat tahun 2018. Dari sebelumnya Rp 69, 5 miliar bertambah menjadi Rp 195 miliar.
Peningkatan ini disebabkan jalannya pendataan akibat perpindahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi. Dimana dari angka Rp 195 miliar tersebut yang sudah direview Kementerian Keuangan ada Rp 42,1 miliar. Sementara reguler, ada Rp 143 miliar untuk penugasan dan Rp 10,3 miliar untuk afirmasi.
“Sebenarnya yang diajukan itu Rp 327 miliar. Namun yang disetujui baru Rp 195 miliar. Angka ini cukup meningkat dari tahun 2017,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ahyu Suhendra, Senin (28/8/2017).
Dibandingkan tahun 2017, untuk reguler, Riau hanya mendapatkan Rp 20,1 miliar sedangkan penugasan Rp 49,4 miliar. Sementara untuk afirmasi tidak ada. “Artinya sekolah di daerah terluar, terpencil dan terdepan (3T) tahun ini sudah diperhatikan melalui DAK dari pemerintah pusat,” ujar Ahyu.
Dia menyebutkan, peningkatan penerimaan DAK ini belum termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena BOS masuk langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. “Dana BOS itu beda tidak langsung ke Dinas Pendidikan,” ujar Ahyu.
Sementara untuk anggaran DAK yang dianggarkan pusat tersebut Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan kegunaannya. Yaitu untuk pembangunan 48 unit Rruang Kelas Baru (RKB). Kemudian rehabilitasi ruang kelas sebanyak 166 unit dan pengadaan media pembelajaran 26 paket.
“Sedangkan di platfon penugasan itu untuk pengadaan ruang laboratorium sebanyak 128 unit dan pembangunan Ruang Pembelajaran Siswa (RPS) sektor unggul 15 unit, RKB 20 unit dan RPS sektor 3T sebanyak dua unit,” jelas Ahyu.
Kemudian yang menggembirakan lagi dalam DAK tahun 2018 itu ada anggaran untuk afirmasi. Anggaran ini dipakai demi pembangunan pendidikan di daerah 3T. Di antaranya untuk pembangunan rumah dinas guru dan asrama siswa masing-masing 7 unit.
“Kami juga masih berjuang bagaimana agar kerusakan ruang belajar dan kondisi sekolah di daerah pedalaman agar bisa dibantu melalui pusat,” ujarnya. (*)
