PEKANBARU – Masih banyaknya aset yang tidak tercatat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dinilai pihak DPRD merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, pengelolaan terhadap aset selama ini dianggap kurang serius.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, banyak aset yang tidak terdata, yang salah satu penyebabnya adalah karena modus para pejabat lama, yang melakukan penggelapan aset dengan berbagai cara.
“Modus pejabat lama banyak yang melakukan penggelapan aset. Tidak hanya di daerah-daerah yang cukup jauh, bahkan aset yang dekat pun banyak yang sengaja dikaburkan statusnya, dan ada juga yang dipindahtangankan,” kata Suhardiman, Kamis (25/1).
Dikatakan Suhardiman, aset yang tidak terdata dan tidak terkomunikasikan tersebut, memang terdapat banyak di OPD-OPD Pemprov Riau. Ia mencontohkan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Tapem, Dinas Perhubungan, dan sejumlah OPD lainnya, yang cukup banyak aset yang tidak terkelola dengan baik.
Dia mencontohkan, adanya aset Pemprov Riau yang dulunya jelas-jelas menjadi aset daerah, misalnya kampus Lancang Kuning yang ada di Rumbai, yang sekarang menurutnya sudah berpindah tangan. Selanjutnya, juga SMA Plus, yang ada di kawasan Kubang, Kabupaten Kampar, menurutnya itu milik Pemprov Riau dulunya.
Masih banyak lagi aset-aset milik daerah, Yang menurutnya termasuk yang merupakan hibah perusahaan besar, yang diberikan kepada Pemprov Riau, yang sekarang dikaburkan statusnya.
“Banyak dulu aset Pemprov yang sekarang sudah dipindahtangankan dengan berbagai cara. Padahal cukup banyak lahan perusahaan besar yang dihibahkan ke daerah, sekarang tak jelas lagi statusnya,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau kepada pihak Dinas Perhubungan, agar mengecek lagi timbangan yang ada di daerah, yang merupakan milik Pemprov Riau, seperti di Minas, Logas, Duri, dan beberapa tempat lainnya.
“Kalau semua OPD di Pemprov Riau serius dalam mengumpulkan dan data aset ini kembali, maka saya yakin hasilnya ada tiga kali lipat dari aset yang ada saat ini,” tuturnya. (*)
