oleh

Pejabat Tidak Perlu Diperiksa karena Kebijakannya

-News-5 views

SALISMA.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparatur sipil negara, termasuk pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tidak khawatir dalam mengambil kebijakan. Ia menjamin pemerintah akan tegas memberikan perlindungan kepada aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan sesuai aturan.

“Saya tahu, banyak proyek telat juga karena ketakutan, khawatir. Insya Allah kita akan tegas menghadapi itu. Anda tidak boleh diperiksa kalau bikin kebijakan,” kata Kalla seperti yang dilansir dari Kompas, Jumat (3/9/2015).

Menurut Kalla, pemerintah telah meminta penegak hukum untuk tidak memproses hukum suatu kebijakan hanya berdasarkan laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sebelum menyimpulkan adanya kerugian negara, penegak hukum diminta melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pejabat kementerian terkait. “Semua kita harus tertibkan sehingga jangan terlalu takut, mudah-mudahan kita di sini juga sesuaikan undang-undangnya yang benar,” sambung Kalla.

Kendati demikian, Kalla percaya pejabat Kementerian PU Pera memiliki integritas sehingga mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan. Sejauh ini, menurut Kalla, PU Pera cenderung aman dalam mengelola anggaran meskipun alokasi anggaran untuk kementerian itu tergolong besar.

“Biasanya, walau pun PU banyak anggaran, tetapi justru aman. Kenapa aman, karena belum ada Menteri PU yang masuk KPK kan tidak ada. Justru kadang-kadang juga membingungkan kenapa yang kena yang Mensos, Menag, Menteri Kesehatan,” papar Kalla.

Pada 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran Rp 118,6 triliun yang garis besarnya untuk membangun infrastruktur. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa hingga September 2015, penyerapan anggaran Kementerian PU Pera sudah mencapai 33,3 persen atau kurang lebih Rp 39,5 triliun.

“Secara grafik, kami laporkan akhir Agustus kita sudah belanjakan 33,3 persen. Pada akhir September, 44 persen dan akhir Desember kami prediksi 93 persen dari total anggaran Rp 119 triliun,” kata Basuki.