Pekanbaru – Riau dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik predikat itu, provinsi ini masih menghadapi “pekerjaan rumah” besar: bagaimana membiayai pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
Anggota DPRD Riau, Abdullah, menegaskan kemandirian keuangan daerah adalah kunci utama. Menurutnya, kondisi APBD Riau sangat rentan karena selama ini masih ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan total masih di bawah 20 persen.
“Riau tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Kita harus berani menerobos jalan terjal dengan strategi kreatif,” kata politisi PKS dari Dapil Pelalawan–Siak ini, Jumat (26/9/2025).
Strategi Kreatif Tingkatkan PAD
Abdullah menawarkan sejumlah langkah strategis agar Riau bisa mandiri secara fiskal:
-
Optimalisasi Pajak Daerah
Potensi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar, hingga Pajak Properti masih bisa digali lebih dalam. Digitalisasi sistem pembayaran seperti e-PBB dan e-Samsat disebut akan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir kebocoran. -
Peningkatan Retribusi Daerah
Aset daerah yang mangkrak harus diubah menjadi sumber pendapatan. Gedung, lahan, maupun fasilitas publik bisa dikelola secara profesional melalui sewa atau kerja sama dengan swasta. Tarif retribusi juga perlu disesuaikan dengan biaya layanan. -
Pengembangan Ekonomi Nonmigas
Riau punya potensi pariwisata, perkebunan, hingga perikanan. “Kalau sektor pariwisata dan UMKM digerakkan, multiplier effect-nya besar. Pajak hotel, restoran, dan hiburan bisa menjadi sumber PAD signifikan,” ujar Abdullah. -
Pengawasan Ketat dan Cegah Kebocoran
Salah satu fokus adalah pemberantasan manipulasi data retribusi maupun pajak daerah. Pemanfaatan teknologi seperti tapping box di hotel dan restoran akan memastikan akuntabilitas.
Perlu Tim Percepatan Pembangunan
Untuk mewujudkan kemandirian ini, Abdullah menekankan perlunya Tim Percepatan Pembangunan Riau. Tim ini harus berisi pakar ekonomi, keuangan, teknologi, dan hukum yang bekerja profesional serta independen.
“Tugasnya merumuskan strategi jangka pendek maupun panjang, mengawasi implementasi, dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Ini orkestrasi yang tidak bisa parsial, harus melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tegasnya.
Dengan sinergi dan strategi kreatif, DPRD optimistis jalan terjal menuju kemandirian pembangunan Riau bisa ditempuh. Harapannya, Riau tidak lagi hanya dikenal sebagai penghasil energi nasional, tetapi juga sebagai provinsi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
