Teknologi satelit kini dimanfaatkan untuk memperkuat pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Sistem tersebut dapat memprediksi potensi kekeringan, memberikan peringatan dini risiko kebakaran, serta mendeteksi lokasi hotspot secara real time.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan solusi pemantauan itu melalui kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Model satelit yang dikembangkan dalam kerja sama tersebut selanjutnya dioperasikan oleh BMKG.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN M. Rokhis Khomarudin mengatakan teknologi itu digunakan untuk memantau potensi karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hasil pemantauan titik panas dapat diakses melalui laman hotspot.brin.go.id.
“Teknologi satelit kita mampu memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi lokasi titik panas (hotspot). Hasil pemantauannya disajikan secara real time dan dapat diakses melalui tautan hotspot.brin.go.id,” kata Rokhis dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Sumber fakta
Pemanfaatan satelit tidak terbatas pada deteksi titik panas. Teknologi penginderaan jauh juga digunakan untuk memetakan serta menghitung luas wilayah terdampak kebakaran dengan memanfaatkan citra Landsat dan Sentinel.
Analisis terhadap luas area yang terbakar dilakukan setiap bulan. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Kehutanan guna mendukung penyediaan informasi kepada masyarakat.
Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kementerian Kehutanan Agus Yasin menjelaskan bahwa hampir seluruh keputusan dalam pengelolaan kehutanan memiliki dimensi keruangan. Informasi mengenai lokasi serta perubahan yang terjadi di suatu kawasan karena itu dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.
Perkembangan teknologi telah mempercepat pembaruan informasi mengenai kondisi hutan dan lahan. Jika sebelumnya pembaruan data membutuhkan waktu empat hingga enam tahun, teknologi penginderaan jauh kini memungkinkan pemantauan dalam interval lebih singkat dan mendekati kondisi aktual.
Sumber data yang tersedia juga semakin beragam, mulai dari citra Landsat, Sentinel, data hotspot, prediksi cuaca, hasil survei lapangan, kegiatan inventarisasi, laporan masyarakat, hingga informasi dari media sosial. Banyaknya sumber tersebut memperluas cakupan pemantauan, tetapi sekaligus memunculkan kebutuhan validasi yang lebih kuat.
Agus menegaskan tidak ada satu jenis data yang dapat menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan kehutanan. Data yang digunakan harus dipilih berdasarkan tingkat relevansi, akurasi, kredibilitas, dan kesesuaiannya dengan konteks persoalan yang sedang dianalisis.
Perkembangan kecerdasan artifisial juga menjadi tantangan dalam pengelolaan informasi. Kemudahan menghasilkan dan menyebarkan konten membuat masyarakat perlu lebih cermat membedakan informasi yang valid dengan misinformasi maupun hoaks.
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Geoinformatika BRIN Edy Trihatmoko menyebut sektor Forest and Other Land Uses atau FOLU memiliki posisi penting dalam Nationally Determined Contribution Indonesia. Sektor tersebut memiliki target mencapai kondisi net sink pada 2030 sekaligus berperan dalam upaya pengurangan emisi.
