SALISMA.COM (SC) – Tim Ditjend Perkebunan Kementerian RI kunjungi Kabupaten Pelalawan. Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Pangkalan Kerinci, kunjungan itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan H.Zardewan, Selasa (3/4/2018).
Sebelumnya, 319 pekebun kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Amanah di kabupaten Pelalawan, Riau, mencetak sejarah sebagai kelompok pekebun swadaya pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Para pekebun ini berhasil memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang diwajibkan oleh ISPO setelah menjalani proses pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) yang merupakan kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian.
ISPO merupakan sistem sertifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan industri kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mendukung komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit.
Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang diwakili oleh Ari Agung mengatakan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Diantaranya, pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI).
Kabupaten Pelalawan yang merupakan FOKSBI pertama di Indonesia untuk tingkat kabupaten, program sertifikasi ISPO Asosiasi Amanah yang merupakan sertifikat ISPO pertama di Indonesia ini untuk pekebun dan beberapa kegiatan lain berupa pembinaan dan pemberdayaan pekebun melalui identifikasi potensi calon pekebun peserta pilot project.
Ia menambahkan, pada pertemuan para pihak dalam FOKSBI Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2018 lau, dihadiri oleh berbagai pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, akademisi maupun LSM menghasilkan rekomendasi salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang pembinaan dan pemberdayaan pekebun dimana bertujuan mempersiapkan pekebun agar memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam program pemerintah seperti peremajaan dan sertifikasi ISPO dan juga meningkatkan kesejahteraan pekebun sebagai hasil dari meningkatnya produktivitas kebun.
Dia melanjutkan bahwa 80 persen perekonomian Kabupaten Pelalawan ditopang oleh dua ekonomi besar dari sektor perkebunan dan perindustrian. Selain itu juga 75 persen perkebunan masyarakat belum memiliki akses pembiayaan keuangan baik itu dari sektor perbankan dan koperasi, serta sebanyak 76 persen perkebunan sawit pelalawan tidak memiliki pengolahan yang bersertifikat.
“Melihat kondisi sektor perkebunan kelapa sawit di Pelalawan SPOI-UNDP akan membantu dalam hal memfasilitasi penyediaan tenaga ahli (konsultan), pembiayaan kegiatan tim perumus serta konsultasi publik dan sosialisasi,” sebut Ari.
Sementara itu, Wakil Bupati Pelalawan H. Zardewan menyambut baik pertemuan ini. Sebagaimana diketahui, bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki kawasan teknopark terluas di Indonesia dengan luas 3.748 hektar terbagi dalam 7 zona.
Fokus technopark ini adalah hilirisasi kelapa sawit dengan penerapan inovasi. Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan tidak hanya keluaran minyak sawit saja sebagai olahan akhir akan tetapi bisa menghasilkan produk turunan untuk kebutuhan rumah tangga seperti sabun, mentega, minyak goreng, dan lain sebagainya.
“Untuk petani perkebunan plasma dibina langsung oleh pihak perusahaan perkebunan. Ada 119.000 hektar areal perkebunan sawit yang dikelola oleh swadaya sendiri oleh masyarakat pekebun dengan jumlah KK sebanyak 40.315 KK, dari 119.000 hektar tersebut sebanyak 2700 hektar dikelola oleh koperasi,” ujar Wabup Zardewan.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan H.Abdullah, Tim dari Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kadis Perkebunan dan Peternakan Pelalawan H.Mazrun, Kabag Hukum Setda Kamiluddin, Kasubbag Kasubbag Hukum Perundang undangan Leo Agusta. (diskominfo)
