Riau Belum Bisa Penuhi Keinginan KPK Tertibkan 1 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

PEKANBARU – Pemprov Riau belum bisa memenuhi keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penertiban kepemilikan 1 juta lahan sawit yang dianggap ilegal di Riau, karena harus ada keputusan hukum terlebih dahulu.

Gubernur Riau Syamsuar, Selasa (11/6/2019), mengakui bahwa penertiban memang belum bisa laksanakan. “Selesaikan satu satu dulu. Pertama mengenai keputusan hukum,” kata Gubri.

Tetapi kata Gubri, Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Korsub KPK yang juga melibatkan pihak lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Provinsi Riau.

“Masalah penertiban 1 juta hektar lahan sawit ilegal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kepemilikan lahan sawit ini melibatkan banyak pihak, sehingga persoalannya kian kompleks,” kata Gubri yang juga menyebut, masalah ini juga sangat berkitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau.

Sebelumnya KPK sudah mengumumkan bahwa ada 1 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Pemprov Riau didorong untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut.

“Dalam catatan kami ada 1 juta hektare perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasi masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin,” kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Alexander menjelaskan, dari koordinasi dan supervisi (korsup) ditemukan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan demikian, perusahaan tersebut belum pernah membayar pajak selama menguasai hutan.

“Perusahaan itu sudah mengeruk kekayaan bumi, namun mereka tidak pernah membayar pajak ke negara,” kata Alexander.

Menurut Alex, KPK mengharapkan Pemprov Riau mendata ulang perusahaan tanpa izin yang menguasai lahan tersebut.***/bpc

Share