oleh

Isu Strategis yang akan Dibahas Pansus Otsus Papua

-Nasional, News-112 views

JAKARTA, SALISMA.COM (SC) – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan ada sejumlah isu strategis akan dibahas terkait Papua. Antara lain, evaluasi pelaksanaan otsus.

Baik dari segi kewenangan, anggaran, dan capaian pembangunan selama kurang lebih 20 tahun. “Di situ DPR dan pemerintah akan mencari solusi yang terbaik dalam melakukan revisi otonomi khusus agar mengakomodir keinginan dan kepentingan masyarakat Papua dalam rangka keinginan pemenuhan kesejahteraan dan target capaian kesejahteraan yang ideal yang diinginkan oleh pemerintah pusat,” kata Yan seperti dikutip dari  Republika.co.id, Kamis (11/2).

Ia berharap, ada perubahan format dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Politikus Partai Gerindra itu meminta pemerintah pusat secara berkala melakukan supervisi atau pendampingan terhadap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Papua.

“Sehingga tujuan-tujuan nasional dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua itu bisa dicapai dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, evaluasi terhadap anggaran juga menjadi pembahasan strategis. Dirinya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan kepolisian bertindak tegas dan tidak pandang bulu menindak kasus-kasus hukum di Papua yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan otsus.

Terutama dalam rangka penyerapan dan penggunaan anggaran yang menurut masyarakat ada indikasi-indikasi dugaan korupsi

“Sehingga nantinya ada efek jera bagi kepala daerah yang mengelola dana otsus Papua ke depan,” tuturnya.

Namun, ia sepakat agar pembahasan revisi UU Otsus Papua tidak dilakukan terburu-buru.

Pansus dinilai perlu mendengar masukan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah Papua hingga masyarakat Papua. Yan menegaskan, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terkait rencana revisi UU Otsus.

“Kami juga akan minta masukan melalui Pansus Otsus agar suara-suara dari Papua bisa didengar oleh pansus dalam rangka memberikan keberpihakan terhadap perubahan UU Otsus yang menyangkut dengan aspirasi masyarakat Papua,” ujar anggota Komisi I DPR itu. (mil)