JAKARTA, SALISMA.COM (SC) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa Indonesia sudah terlambat jika baru membicarakan lockdown berskala besar. Bhima mengatakan semestinya kebijakan ini diambil sejak awal masa pandemi Covid-19.
“Sekarang kalau mau lockdown biayanya sangat mahal. Kalau mau lockdown efektif, masing-masing masyarakat harus dipenuhi kebutuhan pokoknya,” ujar Bhima seperti dikutip dari Tempo, Jumat, 12 Februari 2021.
Bhima mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lockdown nasional memerlukan biaya sekitar Rp 76,9 triliun jika kebijakan tersebut dilakukan dua pekan.
Hitungan itu berasal dari asumsi rata-rata pengeluaran untuk makanan minuman sesuai data sensus 2020, yang per bulan sebesar Rp 612 ribu.
Jika kebijakan berlangsung dua pekan, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup per orang adalah Rp 285 ribu. “Sementara ada 270 juta penduduk ya tinggal dikali Rp 285 ribu berarti Rp 76,9 triliun hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok makanan,” kata Ekonom Indef ini.
Biaya tersebut masih ditambah dengan kebutuhan pulsa, tagihan listrik, air, sampai cicilan kendaraan bermotor. Seluruh anggaran ini bisa mencapai Rp 150-200 triliun di luar dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Padahal pada 2021, pemerintah sudah menganggarkan PEN senilai Rp 627,9 triliun atau setara dengan 4 persen PDB. Anggaran stimulus ini sudah terbagi tidak hanya ke belanja perlindungan sosial, tapi juga ke dunia usaha dan belanja kesehatan.
Karena itu, ketimbang membicarakan lockdown nasional, Bhima memandang perlunya solusi yang lebih baik. “Fokus saja ke testing, tracing, dan treatment untuk penanganan di fasilitas kesehatan,” kata Bhima.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya pun menyatakan penerapan karantina wilayah atau lockdown berskala besar sangat merugikan sisi perekonomian daerah terdampak.
Sebaliknya, menurut dia, lockdown berskala mikro ialah pilihan tepat. Sebab, karantina wilayah skala kecil akan efektif menyetop penyebaran virus tetapi tidak berdampak pada laju kegiatan ekonomi masyarakat.
Dia meminta para kepala daerah tidak ragu mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga lockdown jika diperlukan. “Jika dirasa perlu ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro dalam lingkup yang kecil baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja,” katanya. (mil)
