SALISMA.COM (SC), JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan digelar 4 November terindikasi akan ada pihak yang menunggangi.
Polri yang telah mendeteksi ancaman itu juga mengerahkan personel dari luar DKI Jakarta untuk mengamankan aksi mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu yang diduga melakukan penistaan agama. Penetapan siaga I juga sudah dikeluarkan.
Ada indikasi kelompok penebar teror ingin memanfaatkan aksi demonstrasi tersebut.
Dari informasi yang beredar menyebutkan, hasil rapat antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Korps Brimob terdapat sejumlah kejanggalan dalam aksi demonstrasi 4 November.
Yakni, akan terjadi kerusuhan dari Balai Kota hingga Istana Negara.
Kemungkinan perancang aksi berasal dari Sukoharjo, Solo, Klaten dan Jawa Tengah.
Yang mengkhawatirkan, ada informasi bahwa pada pelaku teror sudah menyiapkan rencana aksi dengan bom dan sebagainya.
Bahkan disebutkan, para pelaku telah masuk ke ibukota Jakarta awal pekan ini.
Indikasi kerusuhan itu makin ditegaskan dengan penebalan personel Brimob.
Sesuai surat telegram nomor STR/779/x/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, sebanyak 57 kompi atau 5.700 personil Brimob dikerahkan ke Jakarta. Semua personil itu diwajibkan tiba Sabtu (29/10) dan Minggu (30/10).
Personel Brimob itu berasal dari dari 15 polda. Yakni, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Banten dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, memang ada indikasi provokasi yang dilakukan untuk mengancam ketertiban saat pelaksanaan memberikan pendapat di muka umum pekan depan.
Indikasi itu dapat terbaca dari berbagai komunikasi di media sosial.
”Maka saya imbau jangan sampai terprovokasi,” jelasnya.
Memang, kondisi saat ini bertumpuk-tumpuk. Ada dugaan pidana yang dilakukan seseorang, ada pula momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Namun begitu, tentunya kondisi semacam itu jangan sampai dimanfaatkan untuk melakukan pidana saat berdemonstrasi.
”Jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan melakukan pidana,” terangnya.
Tito menegaskan, bila demonstrasi itu dilakukan dengan anarkis maka kepolisian memiliki prosedur yang harus ditempuh.
”Kalau dilakukan dengan damai, tanpa kekerasan tentu akan kami lindungi. Tidak akan ada kekerasan dari aparat kepolisian,” ujarnya ditemui di Bundaran Hotel Indonesia pasca membuka acara sidang Interpol.
(JPNN.com)
