SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Anggota Fraksi Gabungan Nasdem Hanura DPRD Riau, Muhammad Adil meminta dewan menunda rapat paripurna penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau terhadap penggunaan anggaran dalam APBD 2016, Kamis (10/8/2017).
Dalam interupsinya dikatakan Adil, hingga tahun 2017 ini, Provinsi Riau sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun selalu dengan catatan tentang aset. Hal ini menurutnya juga dibahas pihak fraksinya sebelum paripurna tersebut dilakukan.
“Kami minta paripurna ini ditunda, karena sudah tiga kali berturut-turut Provinsi Riau mendapatkan opini WTP, tapi tiga kali juga dengan catatan, tidak berubah. Aset kita lebih dari Rp 3 triliun, tapi bermasalah. Mengapa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan hal yang sama. Harusnya, WTP ya WTP, tapi tidak dengan catatan. Sudah dua kali dipanggil tapi BPK tidak memenuhi panggilan kita,” kata Adil dalam kesempatan itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo yang memimpin rapat saat itu menyampaikan, bahwa pihak BPK sudah memberikan balasan surat, bahwa belum bisa hadir karena ketuanya sedang mengikuti pendidikan hingga akhir bulan ini. karena itu, menurutnya hal tersebut tidak masalah.
Sunaryo juga mengakui, persoalan aset memang menjadi persoalan, tapi sebelumnya sudah dibahas dalam rapat pimpinan, dan rapat sebelumnya tersebut sudah diputuskan bahwa, sidang paripurna tetap berjalan seperti biasa. Sidang paripurna pun tetap berlanjut hingga tuntas.
Sementara itu, seorang Anggota Banggar DPRD Riau, Nasril yang menjadi juru bicara menyampaikan laporan akhir hasil Banggar tersebut menyampaikan bahwa, pihak Pemprov Riau jangan sampai berpuas hati terkait opini WTP yang diterima setiap tahun, karena pada dasarnya cukup banyak hal yang perlu dibenahi dalam laporan tersebut.
“Di antaranya adalah masalah manejemen keuangan, masalah piutang, dan juga masalah aset Pemprov Riau yang sampai saat ini masih menjadi catatan,” tuturnya. (*)
