PEKANBARU – Kelanjutan Pembangunan Riau Town Square and Convention Centre (Ritos) di kawasan MTQ Pekanbaru makin tidak jelas. Pasalnya hingga kini antara pihak pengelola dan Pemprov Riau belum juga duduk bersama membahas pembangunan tersebut.
“Sampai hari ini kita belum membahas Ritos. Karena bolanya masih berada di pihak Pengembang, harusnya pihak pengembang yang intens komunikasi dengan kami (Pemprov), ” ujar Asisten III Setdaprov Riau, Masperi saat ditanya perkembangan terakhir terkait rencana pembangunan Ritos tersebut.
Sampai tahun 2018 ini kedua pihak belum ada melakukan pertemuan untuk melakukan peninjauan kembali kerjasama yang pernah dibuat sebelumnya di massa Gubernur Rusli Zainal tersebut.
“Karena belum meninjau kembali. Kerja sama sebelumnya antara pemerintah dan pengembang belum terformalisasi. Kerjasama ada memang, namun itu masa lalu dan perlu peninjauan ulang,” jelas Masperi.
Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merasa yang memiliki kepentingan di sana adalah pihak pengembang dan mereka yang harus datang menemui pemprov untuk membicarakan lebih lanjut.
“Tidak bisa sepihak dari kami namun dari mereka. Untuk diketahui kami (Pemprov) tidak ada pembiaran karena mereka tidak ada komunikasi saja,” ujar Masperi.
Saat ditanya lagi apakah bisa pemprov menarik kembali kerjasama yang sebelumnya sempat disepakati itu, dan dialihkan untuk kepentingan pembangunan lain di kawasan MTQ tersebut, menurut Masperi butuh proses.
“Kalau ditarik kembali tentu harus dibatalkan perjanjian sebelumnya, kita sadar juga mereka (pengembang) sudah banyak habis. Seharusnya mereka yang aktif melakukan komunikasi dengan kami, karena kami juga terbatas di sana,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Ritos tersebut sebelumnya sudah mulai dikerjakan, bahkan pada pelaksanaan PON 2012 lalu, pihak pengembang malah menyediakan sarana olahraga untuk PON yakni arena bowling.
Pihak pengembang sudah ada kerjasama dengan provinsi untuk pengelolaan kawasan MTQ tersebut menjadi pusat hiburan dan perbelanjaan yang modern.
Namun seiring pergantian pucuk pimpinan di Provinsi Riau mengakibatkan berubahnya arah kebijakan sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai dengan pemerintah provinsi saat ini. (*)
