SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Bank Riau Kepri (BRK) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait pelaksanaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Riau, Rabu (18/10).
Kerja sama transaksi non-tunai ini meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal ini mengacu pada Inpres nomor 10 tahun 2016, Surat Edaran Mentri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ tahun 2017 terkait Transaksi Non Tunai pada Pemda yang efektif berlaku Januari 2018.
Asisten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution mengatakan, program transaksi non-tunai pemerintah daerah telah dijalankan Pemprov Riau sejak dua tahun lalu. Namun demikian belum semua aspek transaksi di pemerintahan yang diterapkan non tunai.
Dengan kesepakatan ini nantinya, transaksi pemerintah daerah seperti pembayaran honor, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan seluruh penerimaan daerah seperti pembayaran retribusi akan dilakukan secara non tunai, atau langsung melalui akun rekening pemerintah secara digital.
Dia mengatakan dengan sistem ini nantinya transaksi bisa terpantau secara realtime, sehingga mencegah terjadinya kecurangan.
“Dengan ini diharapkan dapat melakukam pencatatan realtime sehingga diketahui secara langsung, pasti dan tepat waktu serta mampu menghindari transaksi yang tidak diinginkan,” katanya.
Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari mengatakan sistem online non tunai ini telah disediakan Bank Riau Kepri sejak 3 tahun terakhir.
Sejumlah lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau telah menjalin kerja sama untuk fasilitas tersebut.
Satu diantara transaksi non-tunai yang sudah diterapkan yakni Kasda Online dengan 9 pemerintah daerah yang ada di Riau dan Kepri. Selain itu juga telah diterapkan SKPD Online, aplikasi pajak perhotelan dan PBB online.
“Kita BRK siap dalam rangka menyediakan fasilitas transaksi non tunai ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tuturnya.
Dalam hal penerapan sistem teknologi BRK cukup memadai, secara nasional dibanding BPD lain, bank milik pemerintah daerah ini termasuk tiga besar terbaik.
Teknologi yang diterapkan BRK telah teruji dan diakui sejumlah lembaga pemerhati teknologi, diantaranya Aspekti, Ikti, Mastel dan Atsi serta Kominfo RI.
Sejumlah penghargaan atas teknologi yang diterapkan juga telah menerima penghargaan dari sejumlah lembaga penilai.
Irvandi mengatakan tiap sistem transaksi non tunai yang direncanakan pemerintah daerah bisa difasilitasi BRK. Ini karena kesiapan yang dimiliki BRK.
Dia menyampaikan program ini tidak hanya menguntungkan dari segi pemerintah, tetapi juga bagi BRK. Beberapa di antaranya yang difasilitasi yaitu Kasda Online, Pembayaran Pajak Hotel dan Restaurant Online, SKPD Online dan PBB Online. (rls)
