PASIRPANGARAIAN – RSUD Kabupaten Rokan Hulu terbelit utang obat kepada distributor. Jumlahnya mencapai Rp 5,3 miliar. Selain itu rumah sakit plat merah ini juga belum membayar jasa medis sejumlah dokter dan perawat uang selama 4 bulan.
Kondisi bertumpuknya utang RSUD Rohul baru diketahui saat rapat Komisi III DPRD Rohul, bersama manajemen RSUD, Dinas Kesehatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (4/1).
Kebingunganpun muncul, bagaimana cara melunasi utang itu, karena APBD Rohul 2018 sudah disahkan dan tak mungkin direvisi kembali. Apakah RSUD harus ditutup sementara, karena distributor menghentikan suplai obat.
Dalam hearing, Direktur RSUD dr Paisal Harahap mengungkapkan, utang terjadi sejak 2015 dan terus membengkak, mulai dari Rp 3,3 miliar tahun 2016 menjadi Rp 3,4 miliar dan naik Rp 5,3 miliar pada tahun 2017.
Membengkaknya utang obat karena RSUD terpaksa membeli obat di apotek yang harganya lebih mahal, akibat terhentinya suplai obat dari distributor.
“Kebutuhan RSUD itu Rp 1,1 sampai sampai 1,2 miliar per bulan. Sementara kemampuan hanya Rp 700 juta, sehingga minus Rp 300 juta per bulan. Inilah yang menjadi utang baru setiap tahun dalam kurun waktu 2016-2017,” paparnya.
Anggota dewan dan Tim TAPD dibuat terkaget-kaget. Pasalnya, selama ini pihak RSUD tak pernah mengeluarkan data terkait kondisi utang dalam setiap pembahasan APBD 2018. TAPD juga mengakui bahwa persoalan utang ini sudah pernah dianggarkan pembayarannya pada 2016.
Ketua Komisi III DPRD Rohul, Wahyuni meminta kepada Dirut RSUD, Kadis Kesehatan, bersama TAPD, supaya duduk bersama mencari solusi membayar utang itu dengan saran melakukan audit secara khusus sekaligus mengevaluasi seluruh pejabat terkait. (*)
