SALISMA.COM (SC), SIAK – Pemkab Siak terus berupaya membangun dan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Sungai Apit.
Satu di antaranya dengan mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat. Pada Rabu (26/7/2017) lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak H TS Hamzah memaparkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Sungai Apit di hadapan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri di Jakarta.
Tujuan pemaparan itu untuk mempercepat proses pembangunan KITB, yang kini masuk sebagai proyek strategis nasional.
Hamzah mengatakan, pusat tertarik dengan paparannya. Sebab, Pemkab Siak sagat konsen terhadap infrastruktur pendukung. Apalagi KITB diharapkan menjadi jendela ekonomi baru di Siak secara khusus, dan Riau secara umum.
“Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu berkenaan dengan percepatan pengembangan Kawasan Industri Baru di 5 daerah yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017,” kata Hamzah, Jumat (28/7/2017).
Untuk itu, kata dia, diperlukan koordinasi dalam rangka penyediaan insfrastruktur pendukung. Seperti, jalan, Bandara, air bersih, listrik, perkantoran serta penambahan panjang dermaga. Rencananya penambahan panjang dermaga mencapai 200 meter.
“Selain itu juga infrastruktur lain yang kira-kira perlu dibangun di sana. Infrastruktur ini diusulkan baik di dalam maupun di luar kawasan industri. Pertemuan itu kemarin juga dihadiri kementerian-kementerian terkait,” kata dia.
Hamzah memaparkan spek KITB yang memiliki luas lahan yang telah dibebaskan seluas 5.192 hektare. Dari luas lahan tersebut, 600 hektare diantaranya telah bersertifikat hak pengelolaan.
“Keunggulan dari Kawasan Industri Tanjung Buton tentunya status lahan sudah dibebaskan dan telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT KITB, serta telah dijalin kerjasama dengan PT Bosowa Corporindo. Kawasan ini sangat strategis karena ada tiga rute untuk menuju jalur pelayaran internasional (Selat Malaka ),” terang dia.
Ia juga menjelaskan kondisi penunjang pelabuhan, serta aktivitas pelabuhan yang sudah berfungsi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan bongkar kendaraan roda 4 untuk wilayah Riau dan sekitarnya, bongkar Pupuk Sriwijaya serta kegiatan ekspor cangkang baik ke Jepang, Filipina, Korea Selatan maupun Singapura.
Kata dia, pemaparan berlangsung sangat serius. Dari Siak, ia juga tidak sendirian. Namun, didampingi Asisten II Dr H Syafri Lenti, Kepala Bappeda Siak Yan Pranajaya, Kepala Dinas Perhubungan Said Arif Fadillah dan jajaran lainnya.
Namun demikian, sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi di KITB belum berizin. Sebelumnya diberitakan, 4 dari 5 perusahaan pengekspor cangkang di sana belum mengurus izin. (*)
