SALISMA.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mengeluarkan aturan khusus untuk mengatur dan membatasi keberangkatan warga Jabar yang hendak bekerja ke luar negeri. Kebijakan tersebut mencuat setelah banyaknya kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga Jawa Barat.
Rencana itu disampaikan Dedi saat ditemui di Sabuga, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025), menanggapi maraknya kasus penipuan hingga eksploitasi terhadap pekerja migran asal Jabar.
“Kami tangani siapapun. Kalau saya profesi (PMI ilegal) itu jelas melarang. Kalau perlu saya keluarkan peraturan gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke negara ini, negara ini—yang kemudian di negara itu menimbulkan penderitaan. Ini harus ditangani,” ujar Dedi.
Salah satu kasus terbaru adalah pemulangan Reni Rahmawati, warga Sukabumi yang menjadi korban TPPO dan dibawa ke China. Reni diiming-imingi gaji Rp15 juta untuk bekerja, namun setibanya di sana, ia justru dinikahi warga negara setempat tanpa prosedur yang jelas. Pemprov Jabar bersama Polda Jabar akhirnya berhasil membawa Reni pulang ke Indonesia.
“Tim Polda Jabar sudah berangkat ke sana, kita suport, dan hari ini mereka sudah kembali. Saya bahagia sebagai Gubernur bisa menangani berbagai masalah, termasuk yang dialami warga di luar negeri,” kata Dedi.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak memiliki kejelasan kontrak atau legalitas. Terlebih lagi terhadap ajakan menikah oleh warga negara asing tanpa identitas yang jelas.
“Kepada warga Jawa Barat, terutama perempuan, jangan berorientasi kalau nikah sama orang asing terus kemudian belum jelas statusnya, lalu dianggap bisa kaya,” pesannya.
“Kalau menikah harus jelas status kewarganegaraannya, nikahnya harus resmi, ada keluarganya datang ke sini. Ini harus jadi rambu-rambu. Jangan sampai berharap hidup bahagia, tapi malah jadi menderita,” tambahnya.
Selain kasus Reni, seorang warga Kabupaten Bandung bernama Rizki juga dilaporkan tengah berada di Kamboja dan diduga kuat menjadi korban TPPO. Namun Dedi mengaku baru mengetahui laporan tersebut.
“Saya belum dengar sekarang. Ya sudah kita tangani deh. Saya baru dengar sekarang malah itu,”ujarnya.
Pemprov Jawa Barat memastikan akan terus memperketat pengawasan dan memperkuat kerja sama dengan kepolisian untuk menekan kasus TPPO yang kian marak, sekaligus menjamin perlindungan warga Jabar yang bekerja di luar negeri.***
