SALISMA.COM – Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2026, termasuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan kualitas data menjadi perhatian setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Purbaya menjelaskan BPS sebelumnya mengajukan tambahan anggaran pada awal tahun. Kementerian Keuangan kemudian memenuhi permintaan tersebut untuk mendukung berbagai kebutuhan BPS, termasuk upaya memastikan kualitas DTSEN tersaji dengan lebih baik.
Menurut Purbaya, kebutuhan dana yang berkaitan dengan DTSEN, sensus, serta sejumlah kegiatan BPS mencapai hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026), ketika ia menanggapi persoalan akurasi data desil yang menjadi sorotan masyarakat.
Perbaikan DTSEN menjadi penting karena data tersebut digunakan sebagai basis dalam menentukan desil masyarakat. Belakangan, sejumlah warga menyampaikan protes melalui media sosial karena merasa kategori desil yang mereka terima tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap DTSEN. Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan kepada BPS tahun ini untuk mendukung kegiatan survei dan penyediaan data statistik.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya. Ia menilai kesalahan dalam proses survei masih mungkin terjadi, tetapi kualitas hasil pendataan diharapkan dapat meningkat pada periode berikutnya.
Purbaya berharap hasil pendataan BPS pada tahun depan dapat tersusun lebih rapi. Menurut dia, kekeliruan dalam jumlah terbatas merupakan hal yang dapat muncul dalam proses survei, namun perbaikan tetap diperlukan agar data yang dihasilkan semakin akurat.
Kementerian Keuangan kemudian memberikan penjelasan lebih rinci mengenai angka hampir Rp7 triliun tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan dana itu bukan anggaran yang secara khusus hanya digunakan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi.
Menurut Deni, hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi untuk keseluruhan anggaran operasional dan program BPS. Dengan demikian, angka tersebut mencakup berbagai kebutuhan lembaga statistik tersebut sepanjang tahun anggaran, tidak semata-mata diarahkan kepada program pendataan sosial ekonomi tertentu.
Penjelasan tersebut sekaligus memperjelas konteks pernyataan Purbaya mengenai besarnya dana yang disalurkan kepada BPS. Di tengah berbagai protes mengenai penetapan desil, pemerintah tetap mendorong peningkatan kualitas DTSEN agar data sosial ekonomi yang digunakan dalam pengambilan kebijakan dapat disajikan dengan lebih baik.
