SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Pemerintah Pusat dinilai tidak serius membangun jalan tol Pekanbaru-Dumai. Karena hingga saat ini proyek strategis nasional itu belum juga dimulai.
“Jika pemerintah serius membangun jalan tol Pekanbaru-Dumai, tentu tidak mandek seperti sekarang. Hanya terkendala pembebasan lahan saja kok tidak bisa dituntaskan. Padahal, 80 persen lahan jalan tol adalah milik perusahaan, yang pembebasan lahannya cuma masalah izin saja,” ujar Anggota Komisi D DPRD Riau Abdul Wahid, Senin (08/05/2017).
Menurutnya, pembangunan ruas tol dengan panjang 131 kilometer itu dapat segera dieksekusi pembebasan lahannya baik milik perusahaan ataupun masyarakat.
Dia menyebutkan, jika lahan yang bermasalah itu milik perusahaan, izin prinsipnya bisa dikonsultasikan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Agraria dan Tata Ruang. “Sedangkan jika lahannya milik masyarakat kan aturannya sudah jelas, bisa dieksekusi di pengadilan,” ujar politisi PKB tersebut.
Dikatakannya, kurangnya komitmen pemerintah pusat maupun pemprov menjadi pemicu lambannya pembangunan program strategis nasional tersebut di Riau.
Sejak dikabarkan akan pemancangan batu pertama (groundbreaking) pada 2015 silam, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pada 2016, hingga kini rencana tol Pekanbaru-Dumai itu tidak terlihat progres yang signifikan.
Sebelumnya, Asisten II Pemprov Riau Masperi mengatakan proses pembebasan lahan hingga kini terus berlanjut, khusus untuk lahan tol yang masuk dalam kawasan hutan pihaknya sudah meminta kepada kementrian terkait untuk dilakukan pinjam pakai.
Menurut dia, untuk melakukan pinjam pakai tersebut harus disertai dokumen amdal yang diurus oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup.
Di sisi lain, lanjut Masperi, terjadi masalah seperti tumpang tindih lahan dengan pihak Chevron yakni sebanyak 135 peta bidang. (*)
