SALISMA.COM, BENGKALIS – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis mendorong langkah percepatan penyelesaian persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih menjadi keluhan masyarakat. DPRD meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyiapkan data lengkap sebagai dasar pengajuan penambahan kuota BBM.
Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bengkalis bersama mitra kerja terkait penyaluran kuota BBM, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan dan dihadiri anggota Komisi III, Kepala Disperindag Zulpan, serta pejabat terkait.
Sekretaris Komisi III DPRD Bengkalis Adihan, SH mengatakan DPRD telah melakukan pembahasan terkait persoalan BBM dengan pihak terkait, termasuk ESDM. Ia menegaskan pemerintah perlu segera mengambil langkah agar kelangkaan BBM tidak terus berulang.
Menurut Adihan, keterbatasan pasokan BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, penyelesaian masalah BBM harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Kepala Disperindag Bengkalis Zulpan menjelaskan distribusi BBM harus mengikuti ketentuan BPH Migas. Ia menyebut pemerintah daerah tidak dapat langsung menambah SPBU karena pembangunan penyalur baru harus mengikuti regulasi Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Fakhtiar Qadri meminta Disperindag segera menyiapkan data teknis untuk disampaikan kepada Pertamina Niaga. Data tersebut mencakup jarak antara desa dengan SPBU terdekat, titik koordinat wilayah, serta jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM.
Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan menegaskan data yang kuat menjadi kunci untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM di Kabupaten Bengkalis. Ia berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean panjang dan memastikan masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM sesuai kebutuhan.(Inf)
