SALISMA.COM, BENGKALIS – DPRD Kabupaten Bengkalis meminta PT PLN (Persero) segera menyelesaikan berbagai persoalan kelistrikan yang masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari pemadaman listrik, keterbatasan daya, hingga belum meratanya jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Bengkalis bersama PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru, Jumat (22/5/2026). Rapat juga diikuti para camat untuk menyampaikan kondisi kelistrikan di masing-masing kecamatan.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari sering padamnya listrik di Pulau Bengkalis saat waktu Maghrib, kondisi tiang listrik kayu yang membahayakan masyarakat, hingga belum tersedianya jaringan listrik di sejumlah desa di Kecamatan Talang Mandau, Pinggir, dan Pulau Rupat.
Komisi II juga meminta PLN mempercepat realisasi penambahan daya listrik di Kota Duri serta penyalaan jaringan listrik di Jalan Tegar yang hingga kini belum beroperasi meski infrastruktur telah tersedia. DPRD berharap seluruh usulan masyarakat yang telah disampaikan sejak beberapa tahun terakhir segera mendapat kepastian.
Senior Manager Perencanaan PLN UID Riau dan Kepulauan Riau Deny Fitrian menjelaskan penyebab utama gangguan listrik berasal dari tingginya beban pemakaian pada malam hari, gangguan pohon di sekitar jaringan, serta keterbatasan infrastruktur kelistrikan. PLN terus melakukan pemangkasan pohon dan pemeliharaan jaringan untuk mengurangi gangguan tersebut.
PLN juga mengungkapkan proses elektrifikasi desa masih menghadapi kendala perizinan kawasan hutan. Namun, perusahaan memastikan usulan izin untuk sejumlah desa di Talang Mandau telah diajukan ke Kementerian Kehutanan dan diharapkan segera memperoleh persetujuan agar pembangunan jaringan dapat dilaksanakan.
Sebagai tindak lanjut, PLN berkomitmen mempercepat perluasan jaringan listrik desa, mengganti tiang kayu yang rusak dengan tiang beton, menyiapkan sistem cadangan kabel laut menuju Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah agar setiap keluhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat. (Inf)
